Analisis Kebijakan Pemerintah terkait Kewajiban Izin TKDN pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pendahuluan: Urgensi Penguatan Produk Dalam Negeri

Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan tersebut adalah penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa.

Melalui kewajiban pemenuhan izin TKDN, pemerintah berupaya mendorong produsen lokal, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, untuk lebih kompetitif dan terlibat dalam berbagai proyek pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini memiliki implikasi besar terhadap rantai pasok nasional, pertumbuhan industri, dan pembangunan berkelanjutan.

Definisi dan Fungsi TKDN dalam Pengadaan

TKDN adalah persentase komponen produk barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri, dihitung berdasarkan kontribusi bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan proses manufaktur di Indonesia. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN berfungsi sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberpihakan terhadap produk lokal.

Fungsi utama dari penerapan TKDN dalam pengadaan antara lain:

• Meningkatkan daya saing industri nasional.

• Mendorong terciptanya lapangan kerja di sektor manufaktur lokal.

• Menjadi syarat preferensi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.

• Mendukung keberlanjutan industri strategis nasional.

Landasan Hukum Kewajiban TKDN

Kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam berbagai regulasi nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini secara menyeluruh dan mengikat. Beberapa regulasi kunci tersebut antara lain:

• Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN

• Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN wajib mengutamakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN minimal sesuai ketentuan saat melakukan pengadaan barang dan jasa.

Analisis Kebijakan: Tujuan dan Dampak Strategis

Kebijakan wajib TKDN merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional. Pemerintah mengarahkan belanja negara sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan industri lokal. Beberapa tujuan strategis kebijakan ini adalah:

• Mengurangi defisit neraca perdagangan dengan menekan impor produk substitusi.

• Mendorong transfer teknologi melalui pengembangan kapasitas produksi dalam negeri.

• Memperkuat sektor industri prioritas seperti alat kesehatan, pertahanan, telekomunikasi, dan energi.

• Meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.

Dari sisi dampak, kebijakan TKDN telah mendorong peningkatan investasi industri lokal, menciptakan peluang usaha bagi UMKM, serta meningkatkan partisipasi pelaku dalam negeri dalam proyek pemerintah.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun secara konsep kebijakan ini sangat strategis, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

• Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi TKDN.

• Keterbatasan kapasitas produksi beberapa sektor untuk memenuhi permintaan pengadaan skala besar.

• Proses verifikasi TKDN yang kompleks dan memerlukan pendampingan teknis.

• Kurangnya integrasi data dan sistem antara instansi pemerintah, LKPP, dan lembaga verifikasi.

Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka akan muncul hambatan dalam pemenuhan target penggunaan produk dalam negeri dalam belanja negara.

Peran Lembaga Verifikasi TKDN

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan TKDN adalah keberadaan lembaga verifikasi resmi, seperti PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, yang bertugas melakukan audit dan perhitungan TKDN terhadap produk yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.

Proses verifikasi mencakup:

• Evaluasi dokumen teknis produk.

• Pemeriksaan proses produksi di lapangan.

• Penghitungan nilai TKDN berdasarkan standar peraturan.

• Penerbitan sertifikat TKDN yang berlaku selama 5 tahun.

Kolaborasi antara lembaga verifikasi, pemerintah, dan pelaku industri perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kualitas hasil audit.

Dampak terhadap Pelaku Usaha dan UMKM

Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, kebijakan wajib TKDN dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, keberadaan sertifikat TKDN membuka akses yang lebih luas ke pasar pengadaan pemerintah. Namun di sisi lain, proses sertifikasi dapat menjadi beban jika tidak tersedia dukungan teknis dan informasi yang memadai.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program pendampingan, subsidi biaya sertifikasi, dan pelatihan guna membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi TKDN. Diperlukan sinergi antara kementerian, asosiasi bisnis, dan sektor swasta untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara aktif dalam program ini.

Arah Kebijakan ke Depan: Digitalisasi dan Integrasi

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan TKDN, pemerintah kini mendorong digitalisasi sistem dan integrasi data lintas sektor. Beberapa langkah yang tengah dilakukan:

• Pengembangan sistem e-TKDN yang terhubung langsung dengan LKPP dan e-Katalog nasional.

• Penyederhanaan prosedur sertifikasi TKDN, terutama untuk produk yang sudah memiliki standar industri nasional (SNI).

• Digitalisasi proses pengadaan yang memberi preferensi otomatis bagi produk bersertifikat TKDN.

• Pemantauan real-time terhadap tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam belanja negara.

Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN.