Kajian Hukum: Aspek Legalitas dan Sanksi Pelanggaran Kewajiban Izin TKDN

Pendahuluan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen strategis yang diatur pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dan jasa lokal dalam kegiatan produksi dan pengadaan. Izin TKDN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi persentase komponen dalam negeri sesuai standar yang ditetapkan.
Artikel ini mengkaji aspek legalitas kewajiban Izin TKDN dan implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhinya, termasuk potensi sanksi yang dapat dikenakan.

---

Definisi dan Dasar Hukum TKDN

Secara yuridis, TKDN diartikan sebagai besaran persentase komponen produksi yang dibuat di dalam negeri pada suatu barang atau jasa. Definisi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN, serta diperkuat dalam peraturan pelaksana lainnya.

Dasar hukum kewajiban TKDN antara lain:

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya)

• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 jo. peraturan-peraturan berikutnya

Kerangka hukum ini memberikan legitimasi bahwa TKDN bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh pelaku usaha yang masuk dalam kategori pengadaan tertentu, khususnya yang dibiayai oleh APBN/APBD atau BUMN.

---

Kewajiban Mengurus Izin TKDN

Setiap produsen atau penyedia jasa yang ingin mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah atau proyek strategis nasional diwajibkan memiliki Izin TKDN. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian setelah melalui proses verifikasi dan audit oleh lembaga penilai independen yang terakreditasi.

Kewajiban ini bertujuan untuk:

1. Memastikan transparansi komposisi bahan baku dan proses produksi.

2. Memberikan keadilan bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

3. Memprioritaskan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

---

Aspek Legalitas Izin TKDN

Izin TKDN memiliki kedudukan hukum sebagai dokumen resmi negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Legalitasnya tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mengikat.

Beberapa poin penting legalitas TKDN:

• Keabsahan Dokumen: Sertifikat TKDN hanya sah jika diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian atau lembaga yang ditunjuk secara resmi.

• Keterikatan Hukum: Memiliki TKDN berarti pelaku usaha tunduk pada seluruh ketentuan teknis, administratif, dan hukum terkait penggunaan komponen lokal.

• Bukti Kepatuhan: TKDN menjadi bukti tertulis bahwa pelaku usaha mendukung kebijakan nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

---

Pelanggaran terhadap Kewajiban TKDN

Pelanggaran kewajiban TKDN dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Tidak Memiliki Izin TKDN
   Pelaku usaha mengikuti tender atau proyek strategis tanpa sertifikat TKDN yang sah.

2. Pemalsuan Data
   Menyajikan data komponen lokal yang tidak sesuai fakta demi mendapatkan sertifikat TKDN.

3. Manipulasi Produk
   Mengklaim produk sebagai buatan dalam negeri padahal sebagian besar komponen berasal dari impor.

4. Tidak Memenuhi Target TKDN
   Dalam pelaksanaan proyek, realisasi penggunaan komponen lokal tidak mencapai persentase yang telah disertifikasi.

---

Sanksi Administratif

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelanggaran kewajiban TKDN dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain:

• Pencabutan Sertifikat TKDN: Jika terbukti memalsukan data atau tidak memenuhi persentase yang disyaratkan.

• Diskualifikasi Tender: Peserta pengadaan yang tidak memenuhi ketentuan TKDN akan otomatis gugur dari proses tender.

• Pengembalian Dana atau Pembayaran: Dalam kasus tertentu, penyedia barang/jasa dapat diwajibkan mengembalikan sebagian dana yang diperoleh dari kontrak.

---

Sanksi Pidana dan Perdata

Selain sanksi administratif, pelanggaran TKDN dapat memicu konsekuensi pidana maupun perdata jika terdapat unsur penipuan atau kerugian negara.

• Sanksi Pidana: Berdasarkan Pasal 378 KUHP (penipuan) atau Pasal 263 KUHP (pemalsuan dokumen), pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara.

• Gugatan Perdata: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan perdata.

---

Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam mengawasi implementasi TKDN. Koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran.
Peningkatan kapasitas pengawasan dan penggunaan teknologi digital, seperti e-monitoring, dapat memperkecil peluang manipulasi data TKDN.

---

Upaya Pencegahan Pelanggaran

Agar pelanggaran kewajiban TKDN dapat diminimalisir, diperlukan langkah pencegahan, seperti:

1. Sosialisasi Regulasi kepada pelaku usaha.

2. Audit Berkala terhadap realisasi TKDN di lapangan.

3. Transparansi Informasi melalui publikasi daftar produk bersertifikat TKDN.

4. Penguatan Sanksi untuk memberikan efek jera.